Habis Kayu, Terbitlah Sawit (Kompas 15-Jun-08, p17)

Habis Kayu, Terbitlah Sawit

KOMPAS/AHMAD ARIF / Kompas Images Hardi (40), transmigran asal Kebumen, Jawa Tengah, mengangkut sawit hasil panen dari kebunnya di Desa Nehas Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau, Kutai Timur, Kalimantan Timur.

Minggu, 15 Juni 2008 | 03:00 WIB

Perubahan kondisi alam, lingkungan, dan sosial di Desa Nehes Leah Bing mungkin dapat mewakili perubahan di wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur.

Banjir, misalnya, terjadi hampir di seluruh wilayah Kalimantan Timur, menyebabkan ribuan hektar sawah dan kawasan permukiman terendam. Dalam situasi yang lebih buruk, warga sampai mengungsi ke sejumlah penampungan darurat.

Namun, juga terlalu gegabah kalau hanya menunjuk perkebunan sawit sebagai satu-satunya biang keladi. Hulu persoalan adalah rezim deforestasi terpimpin yang menganggap hutan hanya sepetak tanah yang hendak diambil rente ekonominya dengan mengabaikan telapak sosial ekologis dari produksinya. ”Kehancuran hutan dapat dibilang mulai terjadi pada masa Orde Baru,” ujar Led Jie Taq, Kepala Adat Desa Nehes Leah Bing.

Kompas (16/3/1990) melaporkan, sebelum tahun 1967, hutan Kalimantan Timur hanya diramaikan kehidupan khas daerah pedalaman yang terkurung hutan dan dibatasi aliran sungai besar. Ketika Jepang mulai melirik kayu meranti Kalimantan, keheningan di pedalaman digantikan dengan ingar-bingar alat-alat penebang kayu.

Pemerintah Orde Baru yang butuh banyak devisa untuk pembangunan ekonomi kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 yang memuat Ketentuan-ketentuan Pokok tentang Kehutanan, menyusul PP No 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH).

”Banjirkap”

Penebangan kayu besar-besaran telah dimulai tahun 1968. Datanglah musim yang disebut ”banjirkap”.

”Banjirkap adalah modus transportasi pengangkutan kayu dengan rakit-rakit di sungai, menunggu banjir supaya bisa digelontorkan ke hilir. Waktu itu prasarana angkutan darat belum ada,” ujar ahli ekonomi kehutanan, Dr Togu Menurung.

Pelaku penebangan kayu tak hanya yang punya izin HPH, tetapi siapa pun yang punya modal untuk menyewa tenaga kerja di pedalaman.

”Praktik pembalakan liar sudah terjadi pada masa itu, juga dilakukan perusahaan pemegang HPH, yang menebang di luar areal kerja yang sudah disahkan dalam Rencana Karya Tahunan,” sambung Togu.

Kemudian juga terjadi praktik relogging. ”Siklus tebang adalah 35 tahun. Tetapi, pada praktiknya banyak yang kembali menebang jauh sebelum siklus itu berakhir. Istilahnya cuci mangkok atau relogging.”

Operasi HPH mengajarkan eksploitasi hutan kepada masyarakat di pedalaman. Uang membanjir, tetapi gegar budaya membuat mereka tak tahu bagaimana menggunakan uang secara bijak. Sementara hutan hancur karena kearifan lokal berupa konsep tata ruang yang khas dalam pemanfaatan hutan dan lahan, dikesampingkan.

”Kami menganggap hutan sebagai peplai, atau lumbung kehidupan karena di hutan kami bisa mendapatkan berbagai kebutuhan hidup,” ujar Led Jie Taq.

Untuk menjaga peplai, ada sejumlah pliq atau larangan, seperti larangan mengambil kayu dan membunuh hewan di bagian hutan tertentu. ”Tetapi, semua sudah ditinggalkan. Hutan adat kami lenyap bersamaan dengan masuknya program transmigrasi ke wilayah ini,” lanjut Led Jie Taq.

Demam sawit

Kalimantan tak hanya menyimpan kekayaan di atas tanah hutan, tetapi juga kekayaan tambang mineral, minyak, gas, dan batu bara di perut buminya. Harta karun alam itu acapkali juga berada di dalam perut hutan besar.

Setelah penerapan otonomi daerah, pemberian izin bisa diberikan oleh penguasa lokal. Upaya mengejar pendapatan asli daerah (PAD) mendorong penerbitan izin eksploitasi secara lebih mudah. Sampai tahun 2006, misalnya, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat terdapat 504 kuasa pertambangan di daerah Kalimantan Timur.

Sejumlah wilayah di Kalimantan, seperti Kutai Timur, menggalakkan agrobisnis dengan pengembangan perkebunan kelapa sawit, ”Untuk menekan tingkat kemiskinan warga, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pedesaan,” ujar Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Akhmadi Baharuddin.

Dari Kawasan Budidaya Non-Kehutanan seluas 975.370 hektar di wilayah itu, yang ditawarkan untuk konsesi perkebunan seluas 564.036 hektar. Dari jumlah itu, menurut data da- ri Badan Promosi dan Investasi Daerah Kalimantan Timur, 276.624 hektar sudah ”dimiliki” investor.

”Sawit mempunyai prospek ke masa depan yang luar biasa,” ujar Dr Bayu Krisnamurti, Deputi Bidang Kelautan dan Pertanian Departemen Keuangan.

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas utama perdagangan di dunia. Minyak sawit digunakan pada lebih dari 30 produk. Menurut kajian Sawit Watch (2006), konsumsi produk-produk minyak sawit meningkat selama 150 tahun terakhir. Dulu, pasar terbesar adalah Eropa Barat. Namun, sejak tahun 1990-an permintaan dari India, Pakistan, China, dan Timur Tengah meningkat pesat.

Penemuan bahan bakar non-fosil (biofuel), termasuk dari minyak sawit, sebagai bahan bakar alternatif dan katanya ”lebih ramah lingkungan”, membuat pasar sawit di dunia semakin terbuka lebar. Sawit Watch memperkirakan permintaan dunia pada tahun 2020 meningkat dua kali lipat dan akan terus meningkat setelah itu.

Malaysia dan Indonesia memproduksi 80 persen kelapa sawit di pasar dunia sampai tahun 2002, tetapi Malaysia menjadi produsen minyak sawit mentah (CPO) terbesar di dunia.

Peringkat pertama

Prospek yang cerah membuat pemilik modal, dari dalam dan luar negeri, dari yang kakap sampai kelas teri, mulai berinvestasi di sektor itu. Dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya, Indonesia menempati peringkat pertama dalam kemampuan menarik investor perkebunan kelapa sawit. Demam sawit menggantikan demam kayu.

Kajian ISMaC yang didukung Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) memperlihatkan, pada tahun 1994 baru terdapat sekitar 1,8 juta hektar kebun sawit, pada tahun 2020 diprediksi mencapai sekitar 13,748 juta hektar. Sampai tahun 2007, terdapat 6,716 juta hektar perkebunan sawit di Indonesia.

Penelitian Sawit Watch memaparkan usulan pemerintah-pemerintah daerah untuk mengalokasikan 20 juta hektar lahan untuk perkebunan sawit. Padahal kebutuhan sampai 20 tahun ke depan dapat tercukupi dengan mengalokasikan 5 juta sam- pai 10 juta hektar lahan sebagai perkebunan kelapa sawit produktif.

Namun, data lain menunjukkan, selama 25 tahun terakhir tak kurang dari 18 juta hektar hutan telah ditebang atas nama pembangunan kebun sawit di Indonesia, tetapi hanya sekitar 6 juta hektar yang ditanami kelapa sawit. Sisanya hanya ditebang untuk memperoleh kayu tanpa niat menanam kelapa sawit.

Pada tahun 2001, Bank Dunia memperkirakan sekitar 40 persen persediaan kayu ”legal” Indonesia berasal dari konversi hutan untuk perkebunan. Nilai kayu tebangan mendatangkan keuntungan sekitar 2.100 dollar AS per hektar.

Pengusaha yang sudah mengantongi izin HPH 10.000 hektar mendapat dua sumber pendapatan. Dari land clearing (kayunya) dan dari kredit untuk perkebunan kelapa sawit sebesar Rp 25 juta per hektar dengan grace period lima sampai tujuh ta- hun. Inilah yang disebut Bayu Krisnamurti sebagai ”beban sejarah”.

Bayu mengakui, situasi di lapangan jauh lebih rumit. Selain tumpang-tindih perizinan dan masalah tata guna lahan, juga persoalan lain terkait upaya pemberdayaan masyarakat dan petani sawit. (MH/BRO/AIK)